Berita Terkini

Rabu, 21 Januari 2026 13:31
56

MEMBANGUN KESADARAN PEMILIH PEMULA DAN GEN Z TERHADAP DEMOKRASI

BANDUNG – KPU Kota Bandung mengikuti Kegiatan Parmas Insight Chapter #12 dengan Tema: “Pemilih Pemula dan Generasi Z (Strategi masuk Sekolah dan Kampus, tantangan era Digital) secara daring, Rabu (22/1/2026). Kegiatan ini dihadiri Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM bersama Kepala Subbagian Parmas KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, turut hadir Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti bersama jajaran staf. Acara dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, didampingi Kepala Bagian Parmas dan SDM, Yunike Puspita serta Kasubag Parmas, Fahmi Kamal. Forum ini menghadirkan Keynote Speech dari Sekretaris Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Bayu Rakhmana. Sesi penyampaian materi narasumber dipandu oleh Kasubag Parmas dan SDM KPU Kota Cimahi, Yusti Rahayu. Dalam sambutan Herdi Ardia menyampaikan bahwa tema kali ini sangat krusial mengingat data menunjukkan lebih dari 30% penduduk Indonesia adalah Gen Z dan pada pemilu mendatang, mereka akan menjadi pemilih yang sangat dominan, artinya kualitas demokrasi kita, hiruk pikuk demokrasi elektoral kita ke depan itu sangat tergantung pada sejauh mana mereka memahami, peduli dan mau terlibat secara aktif dalam proses pemilu. Gen Z yang dikenal akrab dengan gadget dan melek teknologi memiliki kerentanan yang tinggi terhadap polarisasi digital dan politik identitas sehingga ini menjadi  tantangan yang dihadapi KPU dimana tidak hanya berhadapan dengan rendahnya literasi politik, KPU juga dihadapkan pada maraknya disinformasi, hoax, serta algoritma media sosial yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam mengatasi tantangan ini, KPU Provinsi Jawa Barat menilai strategi masuk sekolah dan kampus bukan lagi sekadar agenda formal, melainkan ruang strategis untuk membangun kesadaran Gen Z terhadap nalar demokrasi dan etika digital serta mereka diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga fasilitator dialog dan penjaga kualitas demokrasi itu sendiri. Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Bayu Rakhmana, menjelaskan bahwa Gen Z adalah generasi yang lahir dalam era digitalisasi dimana arus informasi sangat cepat dan mudah didapatkan melalui HP atau gadget, sehingga sangat rentan terpapar disinformasi ataupun misinformasi dan Ini menjadi tantangan bagi kita semua, bukan hanya sekadar sosialisasi tetapi ada pembentukan kesadaran bagi pemilih. Generasi Z cenderung berpikir efektif dan efisien, serta menginginkan keuntungan yang jelas dari partisipasi mereka, oleh karena itu sosialisasi harus mampu menjawab pertanyaan mendasar Gen Z: "Apa fungsinya, buat apa bagi mereka, terus dampaknya apa bagi mereka, keuntungan bagi mereka seperti apa.” Strategi yang direkomendasikan antara lain penggunaan kanal-kanal media sosial, konten-konten kreatif, serta menggalakkan diskusi di kampus atau komunitas pelajar.        Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Narasumber yaitu Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kota Depok, Achmad Firdaus, menyampaikan bahwa profil Gen Z menunjukkan kecenderungan yang sulit ditebak mereka dikenal sebagai digital native yang aktif di ruang digital, namun seringkali terlepas dari ekosistem politik formal. Beberapa tantangan utama dalam menjangkau Gen Z adalah rendahnya literasi politik, apatisme politik, keterikatan terhadap partai atau lembaga politik rendah bahkan tidak sama sekali. Strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Depok melaksanakan sosialisasi di 23 SMA dengan target 2.300 siswa, Pembentukan Duta Pilkada KPPS dimana banyak anggota KPPS masuk kategori Gen Z dan membuat materi sosialisasi yang meliputi hak dan kewajiban pemilih, cara memilih yang benar, serta melawan hoax dan kampanye hitam. Dilanjutkan pemaparan dari Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kabupaten Bandung, Abdur Rozaq, S.Hum, menyampaikan tiga tantangan utama dalam melakukan sosialisasi di tengah arus digitalisasi yaitu Infodemik dan Disinformasi Digital, Keterbatasan Literasi Politik Digital, Engagement versus Turnout Gap (keterlibatan aktif secara digital tidak menjamin tingginya hasil akhir partisipasi). Beberapa strategi yang diusulkan dan telah diterapkan oleh KPU Kabupaten Bandung meliputi: menggabungkan metode konvensional tatap muka (seperti sosialisasi intensif ke SMA/SMK) dengan metode digital untuk mengintegrasikan edukasi di sekolah dan kampus, Mengedukasi pemilih tentang cara cek fakta, mengenali ciri-ciri disinformasi, dan merujuk pada sumber informasi resmi, kolaborasi stakeholder (pentahelix), dan menumbuhkan kesadaran politik melalui pentas seni dan budaya, seperti kegiatan wayang cilik untuk memberikan wajah baru yang lebih menarik pada pendidikan pemilih tanpa menghilangkan esensi tujuannya Dilanjutkan pemaparan dari Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kota Sukabumi, Seni Soniansih, menyampaikan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan ini diutamakan untuk membangun dan meningkatkan kualitas kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, rasional, dan mandiri dalam jangka panjang sehingga KPU Kota Sukabumi menyusun enam strategi utama yaitu KPU Kota Sukabumi menjadi narasumber untuk menyampaikan pengetahuan demokrasi dalam program pendidikan Pancasila dan Demokrasi (P5) di sekolah-sekolah, optimalisasi Fasilitas Edukasi Publik (Rumah Pintar Pemilu/RPP), pelaksanaan podcast KPU Kota Sukabumi secara rutin dan konsisten untuk memberikan informasi seluas-luasnya di masa nontahapan, sosialisasi berbasis kemasyarakatan, sosialisasi berbasis kemasyarakatan, peningkatan kapasitas SDM KPU Kota Sukabumi dan Sinergi Lembaga Pendidikan. Menutup kegiatan, Hedi Ardia menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada, Gen Z diprediksi akan mendominasi populasi pemilih di Indonesia pada Pemilu 2029 mendatang sehingga pendekatan yang normatif disarankan untuk ditinjau ulang, kelompok pemilih muda ini dinilai membutuhkan narasi yang relevan, metode yang kreatif, serta kehadiran yang konsisten.

Selengkapnya
Rabu, 07 Januari 2026 13:04
49

SOSIALISASI INKLUSIF UNTUK PEMILIH DISABILITAS

BANDUNG – KPU Kota Bandung mengikuti Kegiatan Parmas Insight Chapter #11 dengan Tema: “Disabilitas dan Aksesibilitas Pilkada (Sosialisasi inklusif untuk pemilih rentan) secara daring, Rabu (7/1/2026). Kegiatan ini dihadiri Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM bersama Kepala Subbagian Parmas KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, turut hadir Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti bersama jajaran staf. Acara dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, didampingi Kepala Bagian Parmas dan SDM, Yunike Puspita serta Kasubag Parmas, Fahmi Kamal. Forum ini menghadirkan Keynote Speech dari Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Harmain, M.Pd.I. Sesi penyampaian materi narasumber dipandu oleh Kasubag Parmas dan SDM KPU Kabupaten Indramayu, Wiky Heryatno. Dalam sambutan Herdi Ardia menyampaikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang setara, termasuk hak memilih serta memperoleh informasi dan pendidikan politik yang layak. Prinsip ini sejalan dengan konvensi hak penyandang disabilitas. Pemilih disabilitas dan kelompok rentan sering menghadapi hambatan fisik, komunikasi, maupun informasi. Tantangan bagi penyelenggara pemilu bukanlah minimnya regulasi, melainkan bagaimana menerjemahkan regulasi tersebut menjadi praktik nyata di lapangan. Kualitas demokrasi dan pilkada diukur dari sejauh mana penyelenggara memastikan tidak ada satupun pemilih yang tidak mendapatkan haknya. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Harmain, M.Pd.I., menyampaikan pentingnya mewujudkan demokrasi yang inklusif  dengan memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terpenuhi. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan layanan bagi pemilih disabilitas antara lain Segmentasi Data yang Akurat dengan memiliki data disabilitas yang rinci (by name, by address, by type: sensorik, fisik, intelektual, mental) untuk dasar pelaksanaan sosialisasi, Modifikasi Materi Sosialisasi dengan menggunakan audio visual dengan teks berjalan, menyediakan penerjemah bahasa isyarat, dan menyediakan alat peraga simulasi surat suara dengan template braille. Bahasa yang digunakan harus sederhana, terutama untuk disabilitas intelektual, Pendekatan Komunitas (Jemput Bola) dengan tidak menunggu pemilih datang, tetapi KPU harus proaktif mengunjungi yayasan disabilitas dan panti-panti sosial, dan Memastikan PPK, PPS, hingga KPPS memiliki etika dan pengetahuan cara berinteraksi dengan pemilih disabilitas.              Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari  Narasumber yaitu Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kota Cirebon, Hasan Basri, menyampaikan  bahwa prinsip – prinsip KPU Kota Cirebon dalam melaksanakan sosialisasi yang inklusif yaitu Kesetaraan dimana Setiap pemilih memperoleh akses informasi yang sama, Aksesibilitas dimana Informasi dan metode sosialisasi mudah diakses, disesuaikan dengan kebutuhan pemilih (misalnya, menggunakan bahasa isyarat untuk tuna rungu), yang memerlukan pelatihan bagi penyelenggara, Nondiskriminasi dimana tidak adanya perlakuan berbeda yang merugikan kelompok tertentu, Partisipatif dimana melibatkan pemilih rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi, berbasis Hak Asasi Manusia dimana menjamin hak politik sebagai hak dasar warga negara.  Dengan pendekatan yang tepat, pemilih rentan diharapkan menjadi subjek aktif dalam proses demokrasi dan berperan sebagai agen sosialisasi. Kemudian dilanjutkan pemaparan dari Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kabupaten Sumedang, Fajar Septian, S.Hum., memaparkan berbagai upaya KPU Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kepemiluan yang inklusif untuk menjangkau kelompok rentan yaitu Pertemuan Langsung dan Dialog Interaktif dengan berkolaborasi dengan sekolah luar biasa (SLB), komunitas dan organisasi disabilitas, melakukan pendekatan kelembagaan kepada komunitas adat dan budayawan, menjadikannya sebagai subjek sosialisasi agar mereka melanjutkan informasi, Penyebaran informasi melalui radio, televisi lokal, dan media sosial termasuk menyisipkan materi sosialisasi pada pergelaran wayang, Menginstruksikan kegiatan sosialisasi ke tingkat PPS dengan indikator peserta khusus, yaitu ibu-ibu pengajian dan Perempuan Kepala Keluarga. Menutup kegiatan, Hedi Ardia menyampaikan bahwa tantangan sosial dan filosofi pemilu inklusuf yaitu masih banyak warga yang keberatan mengenai penyebutan atau pencantuman anggota keluarganya sebagai kelompok disabilitas, Pemilu inklusif tidak cukup hanya disiapkan dengan regulasi dan anggaran, tetapi membutuhkan kerja sosial yang panjang, kesabaran, dan empati, tanpa kerja sosial yang mendalam, ada risiko memiliki data yang rapi tetapi demokrasi belum sepenuhnya adil atau inklusif dan Inklusivitas bukan sekadar tambahan, melainkan bagian dari kualitas demokrasi itu sendiri.

Selengkapnya
Rabu, 17 Desember 2025 12:48
78

MEMADUKAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN PEMILIH

BANDUNG – KPU Kota Bandung mengikuti Kegiatan Parmas Insight Chapter #10 dengan Tema: “Budaya lokal sebagai Medium Pendidikan Pemilih (Memadukan Tradisi dan Demokrasi) secara daring, Rabu (17/12/2025). Kegiatan ini dihadiri Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM bersama Kepala Subbagian Parmas KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, turut hadir Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti bersama jajaran staf. Acara dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, didampingi Kepala Bagian Parmas dan SDM, Yunike Puspita serta Kasubag Parmas, Fahmi Kamal. Forum ini menghadirkan Keynote Speech dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Ruliadi, S.E., M.Si. Sesi penyampaian materi narasumber dipandu oleh Kasubag Parmas dan SDM KPU Kabupaten Sukabumi, Dananjaya Puspaningrat. Dalam sambutan Herdi Ardia menyampaikan bahwa, kegiatan Parmas Insight merupakan sebuah forum yang konsisten dalam merawat ruang, berbagi gagasan, berbagi praktik baik dan saling menguatkan kapasitas divisi parmas di seluruh Jawa Barat. Tema kali ini merupakan tema yang strategis dan relevan secara empiris karena Jawa Barat ini adalah provinsi dengan keragaman budaya yang sangat kaya dari tradisi lisan, Adat hingga struktur komunitas yang masih kuat. Berdasarkan kajian kebudayaan juga masih bisa ditemukan terutama di desa dan komunitas adat bahwa otoritas kultur sering kali lebih mudah di dengar oleh masyarakat dibandingkan dengan perkataan yang disampaikan secara formal birokrasi, artinya pesan demokrasi akan jauh lebih efektif ketika disampaikan melalui media yang dihidup di keseharian masyarakat. Tantangan di Divisi Parmas bagaimana kita bisa menterjemahkan prinsip-prinsip kepemiluan ke dalam Bahasa yang kontekstual sesuai dengan budaya masyarakat setempat tanpa kehilangan netralitas, tanpa menjadi politis dan tetap menjaga posisi kita sebagai penyelenggara pemilu yang berada di tengah-tengah. Sementara itu, Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Ruliadi, S.E., M.Si, menyampaikan bahwa provinsi Jawa Barat merupakan basis pemilih terbesar di Indonesia dan tentunya ini menjadi tantang bagi Pendidikan pemilih di Jawa Barat. Di Jawa Barat Pendidikan Pemilih tidak bisa dilakukan secara seragam, harus menyentuh konteks sosial budaya masyarakat lokal dan ini penting karena di Jawa Barat setidaknya memiliki wilayah dengan karakteristik budaya yang berbeda dan masyarakat yang berbeda, ada wilayah Utara, wilayah submetropolitan dan wilayah priangan timur yang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan sentuhan-sentuhan yang berbeda dalam melakukan Pendidikan pemilih. Dengan kegiatan hari ini menjadi jawaban strategi terutama dengan mengubah Pendidikan pemilih dari sekedar sosialisasi menjadi internalisasi nilai demokrasi dan ini merupakan poin yang sangat penting bagaimana kita mengemas kegiatan-kegiatan yang menarik yang kemudian bisa mengugah kesadaran dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan menjadikan demokrasi bagian dari kehidupan sosial dan tradisi masyarakat bukan hanya prosedur 5 tahunan saja. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari  Narasumber yaitu Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kabupaten Ciamis, Said Attanjani, memaparkan pengalaman Pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Ciamis selama pilkada serentak tahun 2024. KPU Kabupaten Ciamis memanfaatkan tradisi sebagai wahana/wadah sosialisasi dan Pendidikan pemilih yaitu dengan melaksanakan tradisi Mabokuy yang merupakan tradisi yang unik yang dapat menarik perhatian wisatawan baik dalam dan luar negari. Kemudian melaksanakan kegiatan tradisi Singa Lugay yang merupakan salah satu seni yang menjadi favorit di Kabupaten Ciamis dan yang terakhir KPU Kabuapten Ciamis melaksanakan tradisi BEBEGIG yang merupakan seni budaya yang mengandung filosofi sosial dan mencerminkan kesederhanaan dan keasrian yang menjadi ciri khas budaya sunda. Dengan tingkat partisipasi pemilih di KPU Kabupaten Ciamis pada pilkada serentak tahun 2024 sebesar 71.03%, ini menandakan bahwa peranan tradisi / adat budaya memiliki peranan strategis sebagai sarana dan media sosialisasi Pendidikan pemilih khususnya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam gelaran pemilu dan pilkada tahun 2024 di KPU Kabupaten Ciamis. Kemudian dilanjutkan pemaparan dari Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kabupaten Sukabumi, Rudini, memaparkan bahwa budaya lokal memiliki kekuatan sebagai media Pendidikan pemilih karena dekat dengan identitas masyarakat, sehingga nilai demokratis yang dikemas melalui budaya lebih mudah diterima, diingat dan diinternalisasi. Strategi memadukan tradisi dan Pendidikan pemilih yaitu dengan adaptasi pertunjukan seni tradisional, pemanfaatan ritual dan ritus sosial sebagai momen edukasi dan penggunaan metafora dan simbol budaya dalam komunikasi, informasi, dan edukasi dengan tujuan menciptakan demokrasi yang membumi, dimana nilai-nilai pemilu tidak lagi diimpor dari atas, tetapi tumbuh dari dalam, disirami oleh kearifan lokal dan disebarkan melalui saluran-saluran budaya yang telah dipercaya masyarakat selama berabad-abad. Dengan ini Pendidikan pemilih menjadi sebuah proses yang organik, menyenangkan, dan meninggalkan bekas yang mendalam pada memori kolektif masyarakat. Menutup kegiatan, Hedi Ardia menyampaikan bahwa melakukan Pendidikan politik berbasis kebudayaan di saat non tahapan dan kondisi minim anggaran harus memanfaatkan bagaimana demokrasi itu bisa ikut hidup diruang sosial seperti KPU menjadi semacam Mitra strategis masyarakat atau berkolabrasi dengan komunitas adat dan seni sehingga mungkin ke depan dapat kita lakukan diskusi budaya skala kecil, sarasehan komunitas, kemudian juga ngobrol tentang politik dan demokrasi di sanggar seni termasuk juga pendidikan pemilih dalam latihan rutin kelompok seni itu sendiri, karena pendekatan-pendekatan seperti itu lebih murah, lebih intens, lebih berkelanjutan dan lebih sulit di tunggangi oleh kepentingan politik. Dengan kegiatan Parmas Insight kali ini kita disadarkan kembali dan diingatkan kembali untuk melakukan hal-hal yang tidak kalah substansial daripada yang sesuatu yang gemerlap tapi masih minim dari substansi.

Selengkapnya
Rabu, 10 Desember 2025 10:40
80

MEMPERLUAS JANGKAUAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI KOLABORASI DENGAN KOMUNITAS

BANDUNG – KPU Kota Bandung mengikuti Kegiatan Parmas Insight Chapter #9 dengan Tema: “Kolaborasi dengan Komunitas (Sinergi dengan Komunitas Seni, Olahraga hingga Hobi)” secara daring, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini dihadiri Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM bersama Kepala Subbagian Parmas KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, turut hadir Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti bersama Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Bandung beserta jajaran staf. Acara dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, didampingi Kepala Bagian Parmas dan SDM, Yunike Puspita serta Kasubag Parmas, Fahmi Kamal. Forum ini menghadirkan Keynote Speech dari Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Surani. Sesi penyampaian materi narasumber dipandu oleh Kasubag Parmas dan SDM KPU Kota Banjar, Denden Deni Hendri. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa, sejak awal forum ini bukan hanya sekedar untuk menerima materi tapi juga beryukar gagasan dan berbagi praktik terbaik dalam kerja-kerja partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil salah satu lembaga survei, bahwa 72 persen pemilih di Indonesia terhubung dengan minimal satu komunitas berbasis minat, hobi, profesi atau keagamaan. Komunitas adalah kanal komunikasi paling efektif untuk Pendidikan politik. “Komunitas memiliki multiplayer impact yang harus kita optimalkan di era Ketika tidak ada tahapan Pemilu maupun Pilkada seperti sekarang ini pekerjaan Parmas untuk melakukan pendididikan politik yang lebih reflektif berbasis dialog dan bukan sekedar seremonial“ jelasnya. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Surani, membagikan pengalaman melakukan Pendidikan pemilih yang melibatkan banyak komunitas di Yogyakarta dengan membuat suatu kerangka besar bernama tutur demokrasi. Dengan prinsip dasar bahwa KPU harus hadir dalam semua segmen pemilih. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para Narasumber yaitu Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kota Bekasi, Afif Fauzi, dan Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kabupaten Kuningan, Aof Ahmad Musyafa, memaparkan Kolaborasi dengan komunitas sebagai salah satu  strategi KPU untuk memperluas jangkauan pendidikan pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan berbasis kelompok sosial. Komunitas menjadi mitra strategis karena mereka memiliki jaringan, kedekatan emosional, dan tingkat kepercayaan yang tinggi di lingkungan masing-masing. Menutup kegiatan, Hedi Ardia menyampaikan beberapa prinsip teknis untuk menjaga netralitas KPU dalam kegiatan bersama komunitas, serta pentingnya merawat hubungan dengan komunitas secara konsisten meski tanpa anggaran khusus. Ia menegaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat membutuhkan jejaring yang kuat, pendekatan inklusif, dan keberanian menjangkau seluruh segmen pemilih.

Selengkapnya
Rabu, 26 November 2025 12:56
131

MELAWAN HOAKS DAN DISINFORMASI PILKADA

BANDUNG – KPU Kota Bandung mengikuti Kegiatan Parmas Insight Chapter # 8 dengan Tema: “Peran Media Sosial dalam Sosialisai Pilkada (Mengelola Akun Medsos agar engaging dan informatif)” secara daring, Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini dihadiri Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM bersama Kepala Subbagian Parmas KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, turut hadir Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti bersama Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Bandung beserta jajaran staf. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Hedi Ardia, dalam sambutannya menyampaikan bahwa arus Informasi yang begitu cepat tidak hanya membawa manfaat tapi juga mengahdirkan tantangan serius bagi jalannya demokrasi di Republik kita karena timbul tantangan seperti hoaks, disiinformasi dan missinformasi hingga manipulasi opini publik. Politik menjadi salah satu dari tiga jenis hoaks yang paling banyak beredar ketika penyelenggaraan tahapan pemilu berlangsung, kejadian ini menggambarkan betapa rapuhnya informasi publik berbasis digital jika tidak dikelola secara sadar dan kolaboratif, sambungnya. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Astri Megatari, mengungkapkan tantangan pada pelaksanaan pemilu dan pilkada adalah mengelola isu supaya narasi-narasi negatif, ujaran kebencian, hoaks dan disinformasi dapat di tekan. Menciptakan strategi untuk meningkatkan literasi digital bagi para Pemilih, ditengah perkembagan teknologi dan media sosial harus dapat mempersiapkan SDM untuk bisa menghadapi narasai yang berkembang, tidak hanya pada saat tahapan tapi pada saat non tahapan juga untuk menghadapi isu-isu terkait kinerja KPU, melakukan kampanye massif kepada masyarakat, Kerjasama dengan kemitraan seperti jurnalis dan platorm media dapat dilakukan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para Narasumber yaitu Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kabupaten Purwakarta, Oyang Este Binsos, dan Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kabupaten Kabupaten Pangandaran, Maskuri Sudrajat, memaparkan Informasi dan Inspirasi dalam Melawan Hoaks dan Disinformasi Pilkada di wilayah masing-masing. Lebih lanjut, Hedi menyebutkan bahwa Diskusi ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kapasitas kita sebagai penyelenggara pemilu, bukan saja meningkatkan kualitas informasi tentang pemilu atau pilkada tapi juga upaya menjaga marwah demokrasi yang menjadi hak setiap warga negara. “Perjuangan melawan hoaks merupakan perjuangan panjang yang menuntut kolaborasi semua pihak, upaya bersama untuk membangun ruang informasi yg sehat, agar masyarakat bisa mengambil keputisan politik yang sadar dan rasional”, ujarnya menutup kegiatan.

Selengkapnya
Selasa, 25 November 2025 14:56
118

MENERAPKAN ETIKA DAN ETIKET BERACARA MELALUI MANAJEMEN KEPROTOKOLAN

BANDUNG – KPU Kota Bandung mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Keprotokolan dari KPU Ri secara daring, Selasa (25/11/2025).  Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kemampuan dan keterampilan untuk pengordinasian acara dan keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan dibuka oleh  Kepala Bagian Persidangan dan Protokol Sekretariat Jenderal KPU RI, Aldhanny Gustam Usman, dalam arahannya menegaskan bahwa keprotokolan bukan sekedar aturan dan tata urut acara, tapi merupakan fondasi yang memastikan bahwa setiap acara berlangsung secara tertib. Peserta didorong untuk mengetahui pengetahuan dasar tentang KPU, seperti profil pimpinan KPU, para pihak yang sering diundang dalam acara-acara yang diselenggrakan oleh KPU, supaya dapat melayani dengan baik. Seluruh Peserta dibekali pemahaman regulatif seperti UU 24/2009, PERPRES 71/2018, dan PKPU 1/2012, serta materi terkait manajemen Keprotokolan dan Teknik dasar MC Keprotokolan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip keprotokolan yang harus dipegang teguh diantaranya Benar, Baik dan Indah. Pada bagian akhir disampaikan kunci sukses penyelenggaraan acara, yaitu tata cara penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dilaksanakan dengan disiplin dan  tanggung jawab, tata krama serta aturan terkait tata cara   yang sudah tetap dan didasarkan pada rumus-rumus yang sudah tetap juga. Melalui Bimtek ini,   Peserta dapat menerapkan Etika dan Etiket Keprotokolan, Manajemen Keprotokolan, dan Keprotokolan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU, baik itu TataTempat, Tata Upacara Bendera, dan Tata Upacara Bukan Upacara Bendera.

Selengkapnya