Berita Terkini

Selasa, 12 Mei 2026 16:21
17

WUJUDKAN PEMILU DAN PEMILIHAN BERINTEGRITAS, PEGAWAI KPU KOTA BANDUNG TANDATANGANI KOMITMEN NETRALITAS

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menegaskan komitmennya dalam menjaga profesionalitas dan independensi penyelenggara pemilu dan pemilihan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Netralitas bagi seluruh pegawai di lingkungan KPU Kota Bandung, Selasa (12/5/2026) Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kota Bandung Jl. Soekarno Hatta No 260 Kota Bandung ini merupakan tindak lanjut dari Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #21. Mengusung tema "Netralitas ASN dan Bijak Bermedia Sosial", kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap personel KPU Kota Bandung bebas dari intervensi politik dan tetap objektif dalam menjalankan tugasnya. Penandatanganan komitmen ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk janji nyata para pegawai untuk menjunjung tinggi integritas. Dalam poin komitmen tersebut, ditekankan bahwa seluruh ASN dan pegawai wajib menjaga netralitas, tidak berpihak kepada peserta pemilu dan pemilhan ataupun pihak tertentu, serta harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak memicu opini publik yang tidak netral. Melalui langkah ini, KPU Kota Bandung berharap seluruh jajaran tetap solid dalam menjaga profesionalisme demi mewujudkan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. Independensi penyelenggara adalah kunci kepercayaan publik. Dengan ditandatanganinya komitmen ini, KPU Kota Bandung siap mengawal demokrasi Indonesia, khususnya di Kota Bandung, dengan semangat melayani dan penuh integritas.

Selengkapnya
Selasa, 12 Mei 2026 16:06
39

PERKUAT PEMILU INKLUSIF, KPU KOTA BANDUNG SINKRONISASI DATA PEMILIH DISABILITAS DENGAN DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG

BANDUNG – Komisi Pemilihan Kota Bandung melaksanakan audiensi ke Kantor Dinas Sosial Kota Bandung pada hari Selasa (12/5/2026) . Audiensi ini dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas data pemilih serta pemutakhiran data pemilih disabilitas guna menjamin pemenuhan hak pilih dan pelayanan yang aksesibel pada Pemilu mendatang. Audiensi ini dipimpin oleh ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, didampingi oleh Anggota KPU Kota Bandung, Dzaky Rijal, dan Sekretaris KPU Kota Bandung Herry Wisata Setiawan serta jajaran sekretariatan. KPU Kota Bandung di terima oleh Kepala Dinas  Kota Bandung, Yorisa Sativa, dan Jajaran. Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, menyampaikan bahwa data merupakan basis utama dalam perencanaan program, anggaran, hingga penentuan logistik. "Maksud tujuan kami ke Dinsos adalah mengenai sinkronisasi data pemilih, khususnya rekan-rekan disabilitas. Data ini sangat berdampak pada jumlah logistik yang akan diproduksi, seperti alat bantu coblos Braille, serta pemetaan TPS yang harus ramah disabilitas," ujar Anam. Dalam kesempatan tersebut, Anggota KPU Kota Bandung Divisi Data dan Informasi, Dzaky Rijal, memaparkan data terkini penyandang disabilitas yang dimiliki KPU berjumlah 8.765 pemilih. Data tersebut terdiri dari disabilitas mental sebanyak 1.546, sensorik sebanyak 3.434, fisik sebanyak 3.027, dan intelektual sebanyak 758. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, menyambut baik inisiatif KPU Kota Bandung, Ia menjelaskan bahwa saat ini Dinsos mengampu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SKS) yang mencatat sekitar 29.500 penyandang disabilitas di Kota Bandung dari berbagai kategori usia. "Kami sedang gencar melakukan verifikasi dan validasi (verval) lapangan untuk memastikan keakuratan data. Kami sangat mendukung jika KPU Kota Bandung ingin mewujudkan 80 % TPS yang lebih ramah disabilitas karena suara mereka sangat berharga," kata Yorisa. Terkait teknis pertukaran data, pihak Dinsos melalui Kabid Data dan Informasi, Edward Parlindungan, serta sub kordinator Pengendalian data, Gilang Firmanuddin , menjelaskan bahwa proses verval diperkirakan selesai pada Oktober atau November mendatang. Setelah proses tersebut tuntas, KPU Kota Bandung dapat mengajukan permohonan data secara resmi berdasarkan kriteria disabilitas yang dibutuhkan. "Setelah hasil verval bulan Oktober, kami bisa memberikan data By Name By Address (BNBA) beserta hasil verifikasinya. Perubahan data disabilitas tidak secepat data umum, namun tetap perlu rekonsiliasi berkala," jelas Gilang. Selain urusan data, Sekretaris KPU Kota Bandung, Herry Wisata Setiawan, menambahkan bahwa KPU Kota Bandung terus berkomitmen pada program Pemilu Inklusif. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan formulir pendamping disabilitas, sosialisasi khusus, hingga penggunaan ahli bahasa isyarat dalam acara-acara krusial seperti debat publik. Pertemuan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi berkelanjutan antara KPU Kota Bandung dan Dinsos Kota Bandung untuk memastikan tidak ada warga negara, termasuk kelompok disabilitas, yang kehilangan hak pilihnya karena kendala administratif maupun fasilitas.

Selengkapnya
Rabu, 06 Mei 2026 19:33
36

SOSIALISASI KPU KOTA BANDUNG KEPADA DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA BANDUNG TERKAIT PERSIAPAN MEMASUKI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung melakukan kunjungan kerja ke kantor DPD PKS Kota Bandung di jalan Katamso No 17, Kota Bandung, pada hari Rabu (06/05/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian audiensi KPU Kota Bandung ke partai politik tingkat kota bandung sebagai langkah proaktif menyongsong tahapan Pemilu 2029. Audiensi ini dipimpin oleh ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, didampingi oleh Anggota KPU Kota Bandung, Fajar Kurniawan serta Sekretaris KPU Kota Bandung, Herry Wisata Setiawan dan jajaran sekretariatan . Kedatangan KPU Kota Bandung disambut oleh Ketua DPD PKS Kota Bandung, Agus Andi Setyawan dan Sekretaris DPD PKS Kota Bandung Susanto Triyogo Adiputri beserta jajaran DPD PKS Kota Bandung. Dalam paparannya Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan Pemilu 2029 diprediksi akan dimulai pada Juni 2027. Namun, KPU Kota Bandung telah memulai langkah-langkah administratif sejak dini. Beberapa poin krusial yang disampaikan diantaranya : Pemuktahiran Data Partai Politik , dimana KPU melakukan pemuktahiran data melalui aplikasi SIPOL dilakukan secara berkelanjutan setiap 6 bulan sekali. Data yang dimuktahirkan meliputi : kepengurusan tingkat kota dan kecamatan, keterwakilan perempuan 30%, keanggotaan (KTA) dan domisili kantor partai. Penataan Daerah Pemilihan, KPU dalam melakukan penataan dapil harus didasarkan pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan dimana KPU Kota Bandung akan melaksanakan uji publik yang melibatkan berbagai pihak salah satunya partai politik, sehingga memang ingin kita sampaikan dari jauh-jauh hari kepada semua partai politik agar mempersiapkan  kajiannya masing-masing. Di Tahun 2027, kami akan melakukan sosialisasi teknis pelaksanaan pendaftaran verifikasi partai politik dan Bimtek terhadap operator SIPOL yang didelegasikan partai politik. KPU Kota Bandung berencana membuka posko layanan untuk menfasilitasi warga yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik. KPU Kota Bandung akan melaksanakan sosialisasi rekrutmen badan adhoc Dukungan dari Pemerintah Kota Bandung terkait Gedung Kantor KPU Kota Bandung Dalam sambutanya Ketua DPD PKS Kota Bandung, Agus Andi Setyawan menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPU Kota Bandung. Sebagai partai pemenang Pemilu 2024 di Kota Bandung, Agus menegaskan komitmen PKS Kota Bandung untuk terus menjaga amanah masyarakat dan mendukung proses demokrasi yang jujur dan adil. "PKS siap mendukung dan bersinergi demi pengelolaan kota yang lebih baik. Kami berharap proses demokrasi ke depan berjalan semakin berkualitas. Kami juga mencatat poin-poin penting seperti penataan Dapil dan persiapan administrasi partai agar kami bisa terus mengemban amanah masyarakat dengan baik," kata Agus. Senada dengan Ketua DPD PKS Kota Bandung, Sekretaris DPD PKS Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiutro, juga menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi pemilih dan penyediaan fasilitas kantor KPU Kota Bandung yang lebih representatif sebagai simbol pilar demokrasi di Kota Bandung. Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara para Anggota DPD PKS Kota Bandung dengan KPU Kota Bandung mengenai berbagai isu strategis kepemiluan guna mempersiapkan tahapan Pemilu Tahun 2029.

Selengkapnya
Selasa, 05 Mei 2026 16:30
42

KPU KOTA BANDUNG AUDIENSI KE KEJAKSAAN NEGERI : PERKUAT SINERGI JELANG PERSIAPAN TAHAPAN PEMILU 2029

BANDUNG – Komisi Pemilihan Kota Bandung melaksanakan audiensi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung pada hari Selasa (5/5/2026) . Audiensi ini dalam memperkuat silaturahmi dan koordinasi persiapan tahapan Pemilu 2024. Audiensi ini dipimpin oleh ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, didampingi oleh Anggota KPU Kota Bandung, Cepi Adi Setiadi, dan Sekretaris KPU Kota Bandung Herry Wisata Setiawan serta jajaran kasubag. KPU Kota Bandung di terima oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bandung, Abun Hasbullah Syambas, dan Kepala Seksi Intelijen, Alex Akbar. Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, menyampaikan bahwa tujuan utama kedatangan mereka adalah menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) yang telah dijalin antara KPU RI dengan Kejaksaan Agung RI. “Kami ingin menindaklanjuti arahan pimpinan pusat terkait kerja sama ini. Saat ini, meski tahapan Pemilu 2029 masih dalam persiapan di tingkat pusat, kita pun di daerah sekarang sudah cukup banyak aktivitas dan kegiatan untuk persiapan tahapan nanti di Pemilu 2029. Terutama yang urgent itu perihal data, karena data kependudukan, data pemilih itu jadi baseline acuan kita, pertama mengenai nanti perihal jumlah alokasi kursi, yang kedua perencanaan anggaran, karena ada kebutuhan logistik, honorarium dan lain sebagainya.,” ujar pria yang akrab disapa Anam tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Anggota KPU Kota Bandung Divisi Hukum dan Pengawasan, Cepi Adi Setiadi, juga menekankan pentingnya pendampingan hukum dan penyuluhan hukum bagi jajaran KPU Kota Bandung hingga tingkat ad hoc (kecamatan dan kelurahan). Selain itu, KPU Kota Bandung saat ini tengah berupaya membangun Zona Integritas (ZI) demi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Kami berharap arahan dan pandangan dari pihak Kejari agar KPU Kota Bandung bisa menjadi barometer di Jawa Barat dalam meraih predikat Zona Integritas tersebut,” tambah Cepi. Senada dengan hal itu, Sekretaris KPU Kota Bandung, Herry Wisata Setiawan, menyebutkan bahwa seiring meningkatnya anggaran pada masa tahapan pemilu, diperlukan mitigasi risiko dan pendampingan dari pihak Kejaksaan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan. Menanggapi hal tersebut, Kajari Kota Bandung, Abun Hasbullah Syambas, menyambut baik inisiatif KPU Kota Bandung dan menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan hukum, baik melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) maupun dukungan intelijen dalam pemetaan kerawanan pemilu, serta terkait MOU nanti kita koordinasi dulu dengan Kejaksaan Tinggi, apakah MOU Provinsi sudah dilakukan atau belum, karena kita kan turunannya. “Kami sangat terbuka untuk kerja sama ini. Terkait pendampingan hukum atau penyuluhan, silakan koordinasikan dengan kami. Kami juga mendukung penuh upaya KPU Kota Bandung dalam pembangunan Zona Integritas, yang kuncinya adalah kekompakan dan visi yang sama dari seluruh jajaran,” tegas Abun. Selain membahas kerja sama hukum, pertemuan ini juga mendiskusikan rencana relokasi kantor KPU Kota Bandung ke lokasi yang lebih representatif. Pihak Kejaksaan menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut agar pelayanan publik dan pengelolaan logistik pemilu di Kota Bandung dapat berjalan lebih maksimal. Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin komunikasi aktif guna menyukseskan seluruh tahapan Pemilu 2029 di Kota Bandung.

Selengkapnya
Senin, 04 Mei 2026 14:41
39

KPU KOTA BANDUNG PERKUAT SINERGI DENGAN DPRD KOTA BANDUNG TERKAIT PROGRAM KERJA DAN SARANA PRASARANA

BANDUNG – Komisi Pemilihan Kota Bandung melaksanakan audiensi ke Komisi I DPRD Kota Bandung pada hari Senin (4/5/2026) . Audiensi ini dalam rangka persiapan mengadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 dan dukungan terkait rencana kerja KPU Kota Bandung tahun 2027 serta usulan penyediaan fasilitasi gedung kantor dan gudang yang representatif. Audiensi ini dipimpin oleh ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, didampingi oleh Anggota KPU Kota Bandung, Cepi Adi Setiadi, Fajar Kurniawan dan Wenti Frihadianti serta Sekretaris KPU Kota Bandung Herry Wisata Setiawan. KPU Kota Bandung di terima oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita dan Wakil Ketua, Erick Darmadjaya berserta anggota Komsi I DPRD Kota Bandung. Turut Hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Andri Darusman berserta jajaran dan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Yogi Yugasmana berserta jajaran. Dalam paparannya ketua KPU Kota Bandung menyampaikan bahwa KPU Kota Bandung telah menyusun agenda dan program kerja untuk tahun 2027 yaitu : Sosialisasi teknis pendaftaran, verifikasi partai politik, dan BIMTEK operator SIPOL serta pelaporan keuangan partai politik. Uji publik rancangan DAPIL kepada partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan. Posko Layanan Pencatutan Nama Sebagai Anggota Partai Politik: Layanan "jemput bola" (seperti Samsat Keliling) agar masyarakat bisa mengecek apakah NIK mereka dicatat tanpa izin di SIPOL. Pendidikan pemilih bagi berbagai segmen. Sosialisasi rekrutmen badan ad hoc (PPK dan PPS), berkaca pada banyaknya kelurahan (50 kelurahan) dan kecamatan (5 kecamatan) yang sepi peminat pada pemilu sebelumnya. Selain program kerja, fokus utama pembahasan pada pertemuan ini yaitu terkait dukungan fasilitasi gedung kantor dan gudang arsip dimana selain kendala lahan parkir yang terbatas, area tersebut juga akan terdampak proyek strategis nasional pembangunan jalan layang (flyover) rute Leuwi Panjang-Cibiru yang diprediksi akan memakan sebagian lahan kantor saat ini. "Kebutuhan kami sebenarnya adalah ruang pelayanan dan gudang arsip yang memadai untuk melayani peserta pemilu dan masyarakat. Kami berharap ada goodwill dari pemerintah daerah agar KPU Kota Bandung memiliki tempat yang layak," tambah Anam. Menanggapi hal tersebut, jajaran Komisi I DPRD Kota Bandung menyatakan dukungannya. Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Pak Dudy Himawan, menekankan pentingnya pemutakhiran data pemilih dan kesiapan sarana prasarana. Sementara itu, pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi I Radea Respati Paramudhita, menegaskan akan mendorong penuh dukungan fasilitasi gedung kantor dan gudang arsip ini baik melalui jalur anggaran di banggar maupun nota komisi. "KPU Kota Bandung adalah lembaga penting yang melahirkan pemimpin di Kota Bandung. Kami di Komisi I berkomitmen mendukung, baik untuk opsi pembangunan baru maupun renovasi, agar wajah demokrasi kita lebih representatif," tegas Mochammad Ulan Surlan Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung, Andri Darusman, serta Sekretaris BKAD, Yogi Yugasman, turut menyatakan kesiapannya untuk melakukan percepatan administratif terkait status penggunaan lahan. Sebagai tindak lanjut, KPU Kota Bandung dijadwalkan akan melakukan audiensi mendalam bersama BKAD untuk menuntaskan masalah legalitas aset dalam waktu dekat. Pertemuan ini ditutup dengan harapan agar sinergi antara penyelenggara Pemilu, DPRD Kota Bandung , dan Pemerintah Kota Bandung dapat mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih berkualitas dan lancar di masa depan.

Selengkapnya
Kamis, 30 April 2026 20:00
49

SOSIALISASI KPU KOTA BANDUNG KEPADA DPC PARTAI DEMOKRAT KOTA BANDUNG TERKAIT PERSIAPAN MEMASUKI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung melakukan kunjungan kerja ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bandung sebagai langkah proaktif menyongsong tahapan Pemilu 2029. Dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bandung dan anggota beserta jajaran sekretariatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPC Partai Demokrat Kota Bandung pada hari Kamis, (30/4/2026). Kedatangan KPU Kota Bandung disambut hangat oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung Aan Andi Purnama berserta pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bandung. Dalam sambutannya ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam Gumilar Winata bahwa meskipun regulasi masih merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, terdapat hal-hal substansial yang perlu diketahui partai politik sejak awal. "Kami ingin memastikan partai politik di Kota Bandung siap lebih awal, sehingga tidak ada informasi yang mendadak atau kurang persiapan saat memasuki tahapan nanti," ujar Pak Anam Dalam paparannya ada beberapa poin krusial yaitu : Pemuktahiran Data Partai Politik , dimana KPU melakukan pemuktahiran data melalui aplikasi SIPOL dilakukan secara berkelanjutan setiap 6 bulan sekali. Data yang dimuktahirkan meliputi : kepengurusan tingkat kota dan kecamatan, keterwakilan perempuan 30%, keanggotaan (KTA) dan domisili kantor partai. Penataan Daerah Pemilihan, KPU dalam melakukan penataan dapil harus didasarkan pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan dimana KPU Kota Bandung akan melaksanakan uji publik yang melibatkan berbagai pihak salah satunya partai politik, sehingga memang ingin kita sampaikan dari jauh-jauh hari kepada semua partai politik agar mempersiapkan  kajiannya masing-masing. Di Tahun 2027, kami akan melakukan sosialisasi teknis pelaksanaan pendaftaran verifikasi partai politik dan Bimtek terhadap operator SIPOL yang didelegasikan partai politik. KPU Kota Bandung berencana membuka posko layanan untuk menfasilitasi warga yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik. KPU Kota Bandung akan melaksanakan sosialisasi rekrutmen badan adhoc Dukungan dari Pemerintah Kota Bandung terkait Gedung Kantor KPU Kota Bandung Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung, Aan Andi Purnama menyambut baik kunjungan ini dan DPC Partai Demokrat akan mendukung KPU Kota Bandung dalam mempersiapkan tahapan pemilu mendatang. Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara para Anggota DPC Partai Demokrat Kota Bandung dengan KPU Kota Bandung mengenai berbagai isu strategis kepemiluan guna mempersiapkan tahapan Pemilu Tahun 2029.

Selengkapnya
🔊 Putar Suara