Berita Terkini

Rabu, 30 September 2026 09:00
49

KPU KOTA BANDUNG GELAR BEDAH BUKU : MENATA ULANG SISTEM REKAPITULASI ELEKTRONIK HASIL PERHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU INDONESIA KE DEPAN

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menggelar Bedah Buku : “Menata Ulang Sistem Rekapitulasi Elektronik Hasil Perhitungan Suara Untuk Pemilu Indonesia Ke Depan”di secara daring, Selasa (29/9/2026). Kegiatan bedah buku dibuka oleh Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata didampingi jajaran Anggota KPU Kota Bandung, yakni Cepi Adi Setiadi, Dzaky Rijal, Wenti Frihadianti, serta Sekretaris KPU Kota Bandung, Herry Wisata Setiawan. Kegiatan ini turut dihadiri secara langsung oleh  Fajar Kurniawan Safrudin , selaku Panelis 2, dan Sonang Mauludin Malik, selaku moderator. Sementara itu, Heroik Mutaqin Pratama, selaku narasumber ,Adie Saputro, selaku keynote speaker, dan Mega Nugraha, selaku Panelis 1, mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan juga disiarkan secara langsung melalui YouTube KPU Kota Bandung. Kegiatan awali oleh sambutan Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata. Dalam sambutannya, Khoirul Anam menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat dalam menambah khasanah keilmuan dan wawasan bagi penyelenggara pemilu pada masa non-tahapan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk menghadapi tahapan pemilu ke depan, sehingga penyelenggara memiliki pemahaman yang lebih update, khususnya terkait teknis penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, Keynote Speaker, Adie Saputro, menyampaikan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) memiliki beberapa tujuan. Pertama, memudahkan dan membantu penyelenggara pemilu, khususnya anggota KPPS yang bertugas melakukan pendataan, dalam mengunggah hasil penghitungan suara ke dalam Sirekap secara lebih cepat sehingga dapat diakses oleh publik. Kedua, Sirekap menjadi alat transparansi dan akuntabilitas terhadap hasil pemilu yang telah diperoleh melalui proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kedua hal tersebut menjadi manfaat dari penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi atau sistem rekapitulasi elektronik. Sementara itu, narasumber sekaligus penulis buku “Menata Ulang Sistem Rekapitulasi Elektronik Hasil Perhitungan Suara untuk Pemilu Indonesia ke Depan”, Heroik Mutaqin Pratama, menyampaikan bahwa penggunaan teknologi dalam rekapitulasi elektronik bertujuan untuk meringankan beban kerja, meminimalisir kesalahan perhitungan yang disebabkan oleh kesalahan penulisan, mempercepat proses rekapitulasi, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mendukung transparansi proses dan publikasi perolehan suara hasil pemilu. Panelis 1, Mega Nugraha, menekankan dua hal penting dalam penerapan sistem rekapitulasi elektronik. Pertama, aspek pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik. Kedua, aspek yang berkaitan dengan korelasi tindak pidana pemilu dengan Pasal 532 yang dapat menjadi perhatian penting bagi penyelenggara pemilu, baik di tingkat KPU maupun PPK. Selanjutnya, Panelis 2, Fajar Kurniawan Safrudin, menyampaikan adanya kerawanan manipulasi yang perlu menjadi perhatian, mengingat petugas KPPS dituntut untuk bekerja secara cepat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelelahan fisik serta membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi dalam melakukan perekaman data pada Sirekap. Di tengah kegiatan, dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta yang hadir secara daring melalui Zoom dengan narasumber serta peserta lainnya. Sesi ini membahas berbagai hal terkait materi yang disampaikan. Di akhir acara, narasumber Heroik Mutaqin Pratama mengajak para penyelenggara pemilu untuk mulai mempersiapkan teknologi informasi sejak dini. Ia juga mendorong adanya ruang diskusi antara penyelenggara dan praktisi untuk memberikan catatan serta masukan. Selain itu, jika Sirekap tetap digunakan, ia mendorong agar uji coba dilakukan sejak sekarang sebagai bagian dari persiapan untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik saat memasuki tahapan pemilu.

Selengkapnya
Selasa, 29 September 2026 16:00
58

KPU KOTA BANDUNG GELAR RAPAT PLENO TERBUKA : REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2026

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 di Aula KPU Kota Bandung, Kamis (29/9/2026). Dalam rapat tersebut, KPU Kota Bandung menetapkan jumlah pemilih di Kota Bandung mencapai 1.959.030 jiwa. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, didampingi jajaran Anggota KPU Kota Bandung, yakni Cepi Adi Setiadi, Dzaky Rijal, Wenti Frihadianti, dan Fajar Kurniawan Safrudin, serta Sekretaris KPU Kota Bandung, Herry Wisata Setiawan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Kepala bidang data dan informasi Pusat data dan Informasi setjen KPU RI , Bawaslu Kota Bandung, Kodim 0618 Kota Bandung, Polrestabes Bandung, Dandim 0618 Kota Bandung, Kejari Kota Bandung, Bakesbangpol Kota Bandung, Tata Pemerintahan Kota Bandung, Disdukcapil Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Diskominfo Kota Bandung, Bapperida Kota Bandung, perwakilan TPS Khusus Lapas dan Rutan yang ada di Kota Bandung. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam menyampaikan bahwa pada Triwulan III, pemutakhiran data lebih difokuskan pada pemilih yang pindah keluar maupun masuk, khususnya pemilih yang berdomisili di luar negeri. Fokus tersebut melanjutkan pemutakhiran pada triwulan sebelumnya yang salah satunya menitikberatkan pada data pemilih yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Bandung, Dzaky Rijal, memaparkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan III berdasarkan data Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) per 26 September 2026. Dari total 1.959.030 pemilih, terdiri atas 967.836 pemilih laki-laki dan 991.194 pemilih perempuan yang tersebar di 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan 3.590 TPS. Rapat pleno juga menjadi wadah bagi stakeholder untuk menyampaikan masukan terkait pemutakhiran data. Perwakilan Polrestabes Bandung, Kodim 0618 Kota Bandung, serta Pemerintah Kota Bandung menyampaikan dukungan terhadap proses pemutakhiran dan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk menjaga akurasi data pemilih. Disdukcapil Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan data kependudukan, termasuk jumlah wajib KTP yang mencapai 1.969.990 orang hingga 28 September 2026 serta peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sementara itu, Dinas Sosial Kota Bandung menyampaikan adanya perbedaan data penyandang disabilitas antara data Dinsos dan data KPU yang akan ditindaklanjuti melalui pendalaman dan koordinasi lebih lanjut. Selain itu, pihak Dinas Kesehatan, Rutan Kota Bandung, dan Lapas Banceuy menyatakan dukungan terhadap proses pemutakhiran data dan kesiapan membantu pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Acara ditutup dengan pembacaan dan pengesahan Berita Acara Nomor 47/PL.01.2-BA/3273/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026. KPU Kota Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan validasi dan pemutakhiran data sebagai persiapan menuju tahapan Pemilu 2029 yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang.

Selengkapnya
Kamis, 17 September 2026 15:00
81

KPU KOTA BANDUNG GELAR RAKOR PPDPB TRIWULAN III : SINKRONKAN DATA PEMILIH DISABILITAS

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Triwulan III Tahun 2026 di Aula KPU Kota Bandung, Jl. Soekarno Hatta No. 260, Kamis (17/9/2026). Pertemuan ini difokuskan pada upaya sinkronisasi data pemilih disabilitas guna memastikan penyelenggaraan pemilu mendatang yang lebih inklusif dan berkualitas. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata. Dalam sambutannya, Khoirul Anam menekankan bahwa persiapan data yang valid merupakan fondasi utama menuju tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai dalam tujuh bulan ke depan. "Fokus kami kali ini adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu ke depan menjadi lebih inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Kami ingin menyamakan persepsi mengenai data disabilitas agar pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya benar-benar bisa memfasilitasi kebutuhan rekan-rekan disabilitas," ujar Khoirul Anam. Senada dengan hal tersebut, Anggota KPU Kota Bandung Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Dzaky Rijal, memaparkan pembaruan data hingga September 2026. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) per 15 September 2026, tercatat sebanyak 1.939.043 pemilih. Dzaky menyoroti adanya perbedaan angka yang cukup signifikan antara data disabilitas di Dinas Sosial (sekitar 29.000 jiwa) dengan data yang tercatat di KPU (sekitar 4.000 jiwa). "Perbedaan ini menjadi PR besar bagi kita semua. Melalui rakor ini, kita berharap ada tindak lanjut untuk melakukan pemadanan data (rekonsiliasi) agar hak pilih warga disabilitas terlindungi dan fasilitas di TPS tepat sasaran," jelas Dzaky. Rakor ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Gilang Firmanudin dari Dinas Sosial Kota Bandung dan Suhendar dari organisasi penyandang disabilitas. Suhendar mengingatkan bahwa data disabilitas bukan sekadar angka, melainkan panduan untuk memberikan pelayanan yang tepat, seperti penyediaan template braille atau akses jalan yang landai di TPS. Sementara itu, Gilang Firmanudin menjelaskan bahwa data di Dinas Sosial mencakup seluruh rentang usia dari bayi hingga lansia, sehingga diperlukan verifikasi lapangan (verval) untuk memilah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Selain membahas data disabilitas, Rakor ini juga menjadi sarana koordinasi lintas sektoral yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Bandung, Disdukcapil, Dinas Sosial, Bapperida, Kodim 0618/Kota Bandung, Polrestabes Bandung, hingga perwakilan dari berbagai Lapas dan Rutan di Kota Bandung. Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan ekosistem kerja sama antarlembaga yang kuat demi mewujudkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan transparan sebagai landasan pemilu yang demokratis dan berintegritas di Kota Bandung.  

Selengkapnya
Jumat, 21 Agustus 2026 10:19
104

KPU KOTA BANDUNG LAKUKAN AUDIENSI DENGAN DINAS PENDIDIKAN, PERKUAT PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA

BANDUNG – KPU Kota Bandung melakukan kunjungan audiensi ke Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung pada Kamis (20/8/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas rencana kerja sama strategis di bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula di lingkungan sekolah. Kedatangan rombongan KPU Kota Bandung yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, disambut langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, didampingi Sekretaris Disdik, Edy Suparjoto. Dalam pertemuan tersebut, KPU Kota Bandung menawarkan sejumlah program edukasi demokrasi di sekolah. Fokus utama program ini meliputi keterlibatan KPU dalam proses Pemilihan Ketua OSIS (Pilketos), kehadiran anggota KPU Kota Bandung sebagai pembina upacara bendera, serta penyediaan konten edukasi kepemiluan melalui majalah dinding (mading) sekolah. Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, menjelaskan bahwa program ini dirancang melalui interaksi langsung maupun sosialisasi pasif. “Program sosialisasi ini dilakukan secara langsung melalui pemilihan ketua OSIS maupun secara pasif melalui spot mading yang berisi konten edukasi pemilihan,” ujarnya. Anggota KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti, menambahkan bahwa edukasi ini juga mencakup literasi digital untuk membantu siswa menangkal informasi hoaks dan disinformasi. Menurutnya, pendidikan pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan agar siswa memiliki gambaran teknis mengenai pemilu sebelum mereka terjun langsung sebagai pemilih. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menyatakan dukungannya secara penuh. Ia menilai pengenalan nilai demokrasi sejak dini sangat krusial agar siswa tidak terjebak dalam sikap apatis atau golput. “Saya sangat mendukung, apalagi siswa SMP kelas VII dan IX memiliki potensi sebagai pemilih pertama pada Tahun 2029 nanti. Mereka harus diedukasi agar tidak terpengaruh hoaks dan memahami prinsip dasar demokrasi,” tegas Asep. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan meminta KPU Kota Bandung segera mengirimkan surat permohonan resmi yang akan menjadi dasar bagi Disdik untuk mengeluarkan Surat Edaran kepada sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta di Kota Bandung. Melalui kolaborasi ini, diharapkan para siswa di Kota Bandung dapat tumbuh menjadi pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di masa depan.

Selengkapnya
Kamis, 13 Agustus 2026 15:18
99

KPU KOTA BANDUNG LAKSANAKAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA DI SMK AL-HADI, DORONG SISWA JADI PEMILIH CERDAS MELALUI PILKETOS

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Hadi Bandung pada Kamis (13/8/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Suara Muda, Suara Demokrasi: Menjadi Pemilih Cerdas dan Berintegritas Melalui Pemilihan Ketua OSIS.” Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala SMK Al-Hadi Bandung, Haris Royani, Anggota KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti, Sekretaris KPU Kota Bandung, Herry Wisata Setiawan, serta jajaran Sekretariat KPU Kota Bandung. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam demokrasi. Ia menyebutkan bahwa pada Pemilu 2029 nanti, para siswa akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali. “Generasi muda, termasuk Gen Z dan milenial, mencakup hampir 58% dari total pemilih. Sebelum mengeluhkan kondisi negara, teman-teman harus selektif memilih pemimpinnya. Politik itu seni berinteraksi untuk menyepakati keinginan bersama. Jika teman-teman sudah cinta dengan Indonesia, pasti akan ‘kepo’ atau mencari tahu aturan pemilu dan profil calon pemimpinnya,” ujar Khoirul Anam. Kepala SMK Al-Hadi, Haris Royani, menyambut baik kehadiran KPU Kota Bandung. Ia menyampaikan bahwa materi ini sangat relevan karena pihak sekolah akan segera melaksanakan Pemilihan Ketua OSIS (Pilketos). Ia berharap para siswa, khususnya pengurus OSIS, MPK, dan ketua kelas, dapat menyerap ilmu sebagai bekal menjadi penyelenggara Pilketos yang baik. Sebagai narasumber utama, Dr. Budi Tresnayadi, menyampaikan materi berjudul "Praktik Pilketos sebagai Miniatur Pemilu". Budi menjelaskan bahwa menjadi pemilih cerdas memerlukan tiga aspek utama: kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. “Pilketos bukan sekadar memilih ketua OSIS, tetapi berlatih berdemokrasi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pemilih cerdas harus mengenali visi-misi kandidat, menolak politik uang, serta berani melawan hoaks atau fitnah,” jelas Budi. Ia juga menegaskan bahwa Golput bukanlah pilihan yang baik karena dapat melemahkan legitimasi kepemimpinan. Senada dengan hal tersebut, Anggota KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti, yang juga bertindak sebagai moderator, menambahkan bahwa tahapan Pilketos memiliki kemiripan dengan Pemilu, mulai dari pendataan pemilih, debat kandidat, hingga pemungutan suara di TPS menggunakan tinta sebagai simbol hak pilih. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa SMK Al-Hadi tidak hanya memahami teori demokrasi, tetapi juga mampu mempraktikkan nilai-nilai integritas, menjaga kerahasiaan pilihan, dan menghormati hasil pemilihan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Selengkapnya
Rabu, 29 Juli 2026 15:18
131

KPU KOTA BANDUNG GELAR SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA DI LPKA SUKAMISKIN BANDUNG

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung pada Rabu (29/7/2026). Mengusung tema "Pemilu Inklusif dan Berintegritas: Semua Berhak Memilih, Semua Suara Berharga," kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai hak pilih dan pentingnya partisipasi aktif kaum muda dalam menentukan masa depan bangsa. Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata. Dalam sambutannya, Khoirul menegaskan bahwa warga binaan di LPKA memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memilih pemimpin di masa depan, termasuk pada Pemilu 2029 mendatang. "Kegiatan ini bertujuan melakukan sosialisasi khususnya untuk generasi muda. Kami ingin menyampaikan pesan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin, baik legislatif maupun presiden," ujar Khoirul Anam. Senada dengan hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nurhidayat, yang turut hadir memberikan sambutan, mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara KPU Kota Bandung dan LPKA Bandung sejak tahun 2019. Sementara itu, Kepala LPKA Kelas II Bandung, Jumedi, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 227 anak binaan di LPKA Bandung. Ia pun memastikan bahwa pemenuhan hak sipil berupa perekaman KTP elektronik bagi anak yang telah berusia 17 tahun terus dilakukan bekerja sama dengan Disdukcapil. Dalam sesi pemaparan materi, narasumber Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi menyampaikan materi bertajuk 'Suara Lo, Masa Depan Lo'. Ia menjelaskan bahwa suara generasi muda sangat menentukan karena jumlah pemilih dari generasi Z dan milenial mencapai 53,8% dari total penduduk. Evie juga mengingatkan para peserta untuk waspada terhadap hoaks dan politik uang melalui metode "STOP" (Saring, Tahan, Observasi, Pastikan). "Satu suara bisa membalikkan keadaan. Jangan menjual masa depan hanya dengan politik uang. Masa depan negara ini ada di tangan kalian," tegas Evie. Narasumber kedua, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Hedi Ardia, memberikan motivasi kehidupan kepada para warga binaan. Ia menekankan bahwa masa lalu yang kelam tidak seharusnya menghentikan seseorang untuk memiliki mimpi dan berkontribusi bagi negara melalui hak pilihnya. "Di sini kalian sedang ditempa karakternya. Gunakan hak pilih nanti bukan berdasarkan uang atau kebencian, tapi berdasarkan keyakinan untuk kebaikan," pesan Hedi. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris KPU Kota Bandung Herry Wisata Setiawan, jajaran Sekretariat KPU Kota Bandung, serta pejabat struktural dan staf LPKA Kelas II Bandung.

Selengkapnya
🔊 Putar Suara