Berita Terkini

Rabu, 06 Mei 2026 19:33
23

SOSIALISASI KPU KOTA BANDUNG KEPADA DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA BANDUNG TERKAIT PERSIAPAN MEMASUKI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung melakukan kunjungan kerja ke kantor DPD PKS Kota Bandung di jalan Katamso No 17, Kota Bandung, pada hari Rabu (06/05/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian audiensi KPU Kota Bandung ke partai politik tingkat kota bandung sebagai langkah proaktif menyongsong tahapan Pemilu 2029. Audiensi ini dipimpin oleh ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, didampingi oleh Anggota KPU Kota Bandung, Fajar Kurniawan serta Sekretaris KPU Kota Bandung, Herry Wisata Setiawan dan jajaran sekretariatan . Kedatangan KPU Kota Bandung disambut oleh Ketua DPD PKS Kota Bandung, Agus Andi Setyawan dan Sekretaris DPD PKS Kota Bandung Susanto Triyogo Adiputri beserta jajaran DPD PKS Kota Bandung. Dalam paparannya Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan Pemilu 2029 diprediksi akan dimulai pada Juni 2027. Namun, KPU Kota Bandung telah memulai langkah-langkah administratif sejak dini. Beberapa poin krusial yang disampaikan diantaranya : Pemuktahiran Data Partai Politik , dimana KPU melakukan pemuktahiran data melalui aplikasi SIPOL dilakukan secara berkelanjutan setiap 6 bulan sekali. Data yang dimuktahirkan meliputi : kepengurusan tingkat kota dan kecamatan, keterwakilan perempuan 30%, keanggotaan (KTA) dan domisili kantor partai. Penataan Daerah Pemilihan, KPU dalam melakukan penataan dapil harus didasarkan pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan dimana KPU Kota Bandung akan melaksanakan uji publik yang melibatkan berbagai pihak salah satunya partai politik, sehingga memang ingin kita sampaikan dari jauh-jauh hari kepada semua partai politik agar mempersiapkan  kajiannya masing-masing. Di Tahun 2027, kami akan melakukan sosialisasi teknis pelaksanaan pendaftaran verifikasi partai politik dan Bimtek terhadap operator SIPOL yang didelegasikan partai politik. KPU Kota Bandung berencana membuka posko layanan untuk menfasilitasi warga yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik. KPU Kota Bandung akan melaksanakan sosialisasi rekrutmen badan adhoc Dukungan dari Pemerintah Kota Bandung terkait Gedung Kantor KPU Kota Bandung Dalam sambutanya Ketua DPD PKS Kota Bandung, Agus Andi Setyawan menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPU Kota Bandung. Sebagai partai pemenang Pemilu 2024 di Kota Bandung, Agus menegaskan komitmen PKS Kota Bandung untuk terus menjaga amanah masyarakat dan mendukung proses demokrasi yang jujur dan adil. "PKS siap mendukung dan bersinergi demi pengelolaan kota yang lebih baik. Kami berharap proses demokrasi ke depan berjalan semakin berkualitas. Kami juga mencatat poin-poin penting seperti penataan Dapil dan persiapan administrasi partai agar kami bisa terus mengemban amanah masyarakat dengan baik," kata Agus. Senada dengan Ketua DPD PKS Kota Bandung, Sekretaris DPD PKS Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiutro, juga menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi pemilih dan penyediaan fasilitas kantor KPU Kota Bandung yang lebih representatif sebagai simbol pilar demokrasi di Kota Bandung. Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara para Anggota DPD PKS Kota Bandung dengan KPU Kota Bandung mengenai berbagai isu strategis kepemiluan guna mempersiapkan tahapan Pemilu Tahun 2029.

Selengkapnya
Selasa, 05 Mei 2026 16:30
29

KPU KOTA BANDUNG AUDIENSI KE KEJAKSAAN NEGERI : PERKUAT SINERGI JELANG PERSIAPAN TAHAPAN PEMILU 2029

BANDUNG – Komisi Pemilihan Kota Bandung melaksanakan audiensi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung pada hari Selasa (5/5/2026) . Audiensi ini dalam memperkuat silaturahmi dan koordinasi persiapan tahapan Pemilu 2024. Audiensi ini dipimpin oleh ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, didampingi oleh Anggota KPU Kota Bandung, Cepi Adi Setiadi, dan Sekretaris KPU Kota Bandung Herry Wisata Setiawan serta jajaran kasubag. KPU Kota Bandung di terima oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bandung, Abun Hasbullah Syambas, dan Kepala Seksi Intelijen, Alex Akbar. Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, menyampaikan bahwa tujuan utama kedatangan mereka adalah menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) yang telah dijalin antara KPU RI dengan Kejaksaan Agung RI. “Kami ingin menindaklanjuti arahan pimpinan pusat terkait kerja sama ini. Saat ini, meski tahapan Pemilu 2029 masih dalam persiapan di tingkat pusat, kita pun di daerah sekarang sudah cukup banyak aktivitas dan kegiatan untuk persiapan tahapan nanti di Pemilu 2029. Terutama yang urgent itu perihal data, karena data kependudukan, data pemilih itu jadi baseline acuan kita, pertama mengenai nanti perihal jumlah alokasi kursi, yang kedua perencanaan anggaran, karena ada kebutuhan logistik, honorarium dan lain sebagainya.,” ujar pria yang akrab disapa Anam tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Anggota KPU Kota Bandung Divisi Hukum dan Pengawasan, Cepi Adi Setiadi, juga menekankan pentingnya pendampingan hukum dan penyuluhan hukum bagi jajaran KPU Kota Bandung hingga tingkat ad hoc (kecamatan dan kelurahan). Selain itu, KPU Kota Bandung saat ini tengah berupaya membangun Zona Integritas (ZI) demi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Kami berharap arahan dan pandangan dari pihak Kejari agar KPU Kota Bandung bisa menjadi barometer di Jawa Barat dalam meraih predikat Zona Integritas tersebut,” tambah Cepi. Senada dengan hal itu, Sekretaris KPU Kota Bandung, Herry Wisata Setiawan, menyebutkan bahwa seiring meningkatnya anggaran pada masa tahapan pemilu, diperlukan mitigasi risiko dan pendampingan dari pihak Kejaksaan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan. Menanggapi hal tersebut, Kajari Kota Bandung, Abun Hasbullah Syambas, menyambut baik inisiatif KPU Kota Bandung dan menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan hukum, baik melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) maupun dukungan intelijen dalam pemetaan kerawanan pemilu, serta terkait MOU nanti kita koordinasi dulu dengan Kejaksaan Tinggi, apakah MOU Provinsi sudah dilakukan atau belum, karena kita kan turunannya. “Kami sangat terbuka untuk kerja sama ini. Terkait pendampingan hukum atau penyuluhan, silakan koordinasikan dengan kami. Kami juga mendukung penuh upaya KPU Kota Bandung dalam pembangunan Zona Integritas, yang kuncinya adalah kekompakan dan visi yang sama dari seluruh jajaran,” tegas Abun. Selain membahas kerja sama hukum, pertemuan ini juga mendiskusikan rencana relokasi kantor KPU Kota Bandung ke lokasi yang lebih representatif. Pihak Kejaksaan menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut agar pelayanan publik dan pengelolaan logistik pemilu di Kota Bandung dapat berjalan lebih maksimal. Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin komunikasi aktif guna menyukseskan seluruh tahapan Pemilu 2029 di Kota Bandung.

Selengkapnya
Senin, 04 Mei 2026 14:41
27

KPU KOTA BANDUNG PERKUAT SINERGI DENGAN DPRD KOTA BANDUNG TERKAIT PROGRAM KERJA DAN SARANA PRASARANA

BANDUNG – Komisi Pemilihan Kota Bandung melaksanakan audiensi ke Komisi I DPRD Kota Bandung pada hari Senin (4/5/2026) . Audiensi ini dalam rangka persiapan mengadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 dan dukungan terkait rencana kerja KPU Kota Bandung tahun 2027 serta usulan penyediaan fasilitasi gedung kantor dan gudang yang representatif. Audiensi ini dipimpin oleh ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, didampingi oleh Anggota KPU Kota Bandung, Cepi Adi Setiadi, Fajar Kurniawan dan Wenti Frihadianti serta Sekretaris KPU Kota Bandung Herry Wisata Setiawan. KPU Kota Bandung di terima oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita dan Wakil Ketua, Erick Darmadjaya berserta anggota Komsi I DPRD Kota Bandung. Turut Hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Andri Darusman berserta jajaran dan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Yogi Yugasmana berserta jajaran. Dalam paparannya ketua KPU Kota Bandung menyampaikan bahwa KPU Kota Bandung telah menyusun agenda dan program kerja untuk tahun 2027 yaitu : Sosialisasi teknis pendaftaran, verifikasi partai politik, dan BIMTEK operator SIPOL serta pelaporan keuangan partai politik. Uji publik rancangan DAPIL kepada partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan. Posko Layanan Pencatutan Nama Sebagai Anggota Partai Politik: Layanan "jemput bola" (seperti Samsat Keliling) agar masyarakat bisa mengecek apakah NIK mereka dicatat tanpa izin di SIPOL. Pendidikan pemilih bagi berbagai segmen. Sosialisasi rekrutmen badan ad hoc (PPK dan PPS), berkaca pada banyaknya kelurahan (50 kelurahan) dan kecamatan (5 kecamatan) yang sepi peminat pada pemilu sebelumnya. Selain program kerja, fokus utama pembahasan pada pertemuan ini yaitu terkait dukungan fasilitasi gedung kantor dan gudang arsip dimana selain kendala lahan parkir yang terbatas, area tersebut juga akan terdampak proyek strategis nasional pembangunan jalan layang (flyover) rute Leuwi Panjang-Cibiru yang diprediksi akan memakan sebagian lahan kantor saat ini. "Kebutuhan kami sebenarnya adalah ruang pelayanan dan gudang arsip yang memadai untuk melayani peserta pemilu dan masyarakat. Kami berharap ada goodwill dari pemerintah daerah agar KPU Kota Bandung memiliki tempat yang layak," tambah Anam. Menanggapi hal tersebut, jajaran Komisi I DPRD Kota Bandung menyatakan dukungannya. Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Pak Dudy Himawan, menekankan pentingnya pemutakhiran data pemilih dan kesiapan sarana prasarana. Sementara itu, pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi I Radea Respati Paramudhita, menegaskan akan mendorong penuh dukungan fasilitasi gedung kantor dan gudang arsip ini baik melalui jalur anggaran di banggar maupun nota komisi. "KPU Kota Bandung adalah lembaga penting yang melahirkan pemimpin di Kota Bandung. Kami di Komisi I berkomitmen mendukung, baik untuk opsi pembangunan baru maupun renovasi, agar wajah demokrasi kita lebih representatif," tegas Mochammad Ulan Surlan Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung, Andri Darusman, serta Sekretaris BKAD, Yogi Yugasman, turut menyatakan kesiapannya untuk melakukan percepatan administratif terkait status penggunaan lahan. Sebagai tindak lanjut, KPU Kota Bandung dijadwalkan akan melakukan audiensi mendalam bersama BKAD untuk menuntaskan masalah legalitas aset dalam waktu dekat. Pertemuan ini ditutup dengan harapan agar sinergi antara penyelenggara Pemilu, DPRD Kota Bandung , dan Pemerintah Kota Bandung dapat mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih berkualitas dan lancar di masa depan.

Selengkapnya
Kamis, 30 April 2026 20:00
34

SOSIALISASI KPU KOTA BANDUNG KEPADA DPC PARTAI DEMOKRAT KOTA BANDUNG TERKAIT PERSIAPAN MEMASUKI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung melakukan kunjungan kerja ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bandung sebagai langkah proaktif menyongsong tahapan Pemilu 2029. Dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bandung dan anggota beserta jajaran sekretariatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPC Partai Demokrat Kota Bandung pada hari Kamis, (30/4/2026). Kedatangan KPU Kota Bandung disambut hangat oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung Aan Andi Purnama berserta pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bandung. Dalam sambutannya ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam Gumilar Winata bahwa meskipun regulasi masih merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, terdapat hal-hal substansial yang perlu diketahui partai politik sejak awal. "Kami ingin memastikan partai politik di Kota Bandung siap lebih awal, sehingga tidak ada informasi yang mendadak atau kurang persiapan saat memasuki tahapan nanti," ujar Pak Anam Dalam paparannya ada beberapa poin krusial yaitu : Pemuktahiran Data Partai Politik , dimana KPU melakukan pemuktahiran data melalui aplikasi SIPOL dilakukan secara berkelanjutan setiap 6 bulan sekali. Data yang dimuktahirkan meliputi : kepengurusan tingkat kota dan kecamatan, keterwakilan perempuan 30%, keanggotaan (KTA) dan domisili kantor partai. Penataan Daerah Pemilihan, KPU dalam melakukan penataan dapil harus didasarkan pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan dimana KPU Kota Bandung akan melaksanakan uji publik yang melibatkan berbagai pihak salah satunya partai politik, sehingga memang ingin kita sampaikan dari jauh-jauh hari kepada semua partai politik agar mempersiapkan  kajiannya masing-masing. Di Tahun 2027, kami akan melakukan sosialisasi teknis pelaksanaan pendaftaran verifikasi partai politik dan Bimtek terhadap operator SIPOL yang didelegasikan partai politik. KPU Kota Bandung berencana membuka posko layanan untuk menfasilitasi warga yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik. KPU Kota Bandung akan melaksanakan sosialisasi rekrutmen badan adhoc Dukungan dari Pemerintah Kota Bandung terkait Gedung Kantor KPU Kota Bandung Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung, Aan Andi Purnama menyambut baik kunjungan ini dan DPC Partai Demokrat akan mendukung KPU Kota Bandung dalam mempersiapkan tahapan pemilu mendatang. Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara para Anggota DPC Partai Demokrat Kota Bandung dengan KPU Kota Bandung mengenai berbagai isu strategis kepemiluan guna mempersiapkan tahapan Pemilu Tahun 2029.

Selengkapnya
Kamis, 30 April 2026 19:30
32

AUDIENSI KPU DAN DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG : PERKUAT KOORDINASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN MENUJU TAHAPAN PEMILU TAHUN 2027

BANDUNG – Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung berserta Sekretaris dan jajaran sekretariat melakukan kunjungan audiensi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung pada hari Kamis, (30/4/2026). Audiensi ini dalam rangka koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pertemuan ini fokus pada sinkronisasi data kependudukan dan antisipasi perubahan geografis wilayah menjelang tahapan tahun 2027. Ketua KPU Kota Bandung, Pak Khoirul Anam Gumilar Winata, menyampaikan bahwa koordinasi ini sangat penting untuk memastikan geografis secara kewilayahan. Hal ini berkaitan erat dengan penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Kami ingin memastikan apakah ada pemekaran kewilayahan karena hal itu berdampak pada identitas kependudukan dan penentuan DPT. Selain itu, akurasi data geospasial sangat diperlukan untuk menentukan titik TPS yang tepat, terutama di wilayah yang terpotong oleh bentangan jalan atau sungai," ujar Anam. KPU Kota Bandung juga menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait penduduk yang sudah tinggal selama enam bulan untuk segera memiliki KTP Kota Bandung. Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan signifikan jumlah penduduk dan pemilih, sehingga memerlukan mekanisme pemutakhiran data yang cepat dan akurat. Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Bandung, Aj Gustazi, menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kota Bandung tengah mengembangkan program Laci RW (Layanan Catatan Informasi Tingkat RW). Program di bawah naungan Bappeda ini menjadi basis data sentral yang mencakup data penduduk permanen, non-permanen, hingga data kematian. "Melalui Laci RW, data akan lebih kaya karena diverifikasi langsung oleh RT dan RW. Ini bisa menjadi jawaban untuk pemetaan pola kependudukan, termasuk membantu KPU Kota Bandung dalam melakukan validitas data pemilih," jelas Aji. Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak juga membahas tantangan data di wilayah yang telah beralih fungsi, seperti area yang kini menjadi Rumah Sakit Bhayangkara, Kiara Artha Park, dan dampak proyek jalur ganda (double track) kereta api. Disdukcapil mengakui masih adanya data aktif di wilayah yang sudah beralih fungsi tersebut karena warga belum melapor pindah secara mandiri. Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua instansi untuk terus meningkatkan intensitas koordinasi guna memastikan data pemilih di Kota Bandung semakin akurat demi kesuksesan pemilu mendatang.

Selengkapnya
Rabu, 29 April 2026 20:10
27

SOSIALISASI KPU KOTA BANDUNG KEPADA DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA BANDUNG TERKAIT PERSIAPAN MEMASUKI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029

SOSIALISASI KPU KOTA BANDUNG KEPADA DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA BANDUNG TERKAIT PERSIAPAN MEMASUKI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029 BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung terus memperkuat sinergi dan melakukan langkah proaktif dalam membangun komunikasi dengan partai politik guna mensosialisasikan persiapan memasuki tahapan pemilu tahun 2029. Dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bandung dan anggota beserta jajaran sekretariatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPD PSI Kota Bandung pada hari Rabu, (29/4/2026). Kedatangan KPU Kota Bandung disambut hangat oleh Ketua DPD PSI Kota Bandung Yoel Yosaphat berserta pengurus DPD PSI Kota Bandung. Dalam sambutannya ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam Gumilar Winata menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah preventif agar seluruh partai politik siap menghadapi tahapan yang diprediksi akan dimulai pada Juni 2027. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.. "Kami ingin memastikan seluruh partai politik, termasuk DPD PSI Kota Bandung, memiliki kesiapan yang matang dan pemahaman yang sama. Pada Juni 2027 nanti, kita sudah masuk pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penyusunan daftar pemilih, hingga penentuan jumlah kursi dan dapil," jelas Anam Dalam paparannya ada beberapa poin krusial yaitu : Pemuktahiran Data Partai Politik , dimana KPU melakukan pemuktahiran data melalui aplikasi SIPOL dilakukan secara berkelanjutan setiap 6 bulan sekali. Data yang dimuktahirkan meliputi : kepengurusan tingkat kota dan kecamatan, keterwakilan perempuan 30%, keanggotaan (KTA) dan domisili kantor partai. Penataan Daerah Pemilihan, KPU dalam melakukan penataan dapil harus didasarkan pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan dimana KPU Kota Bandung akan melaksanakan uji publik yang melibatkan berbagai pihak salah satunya partai politik, sehingga memang ingin kita sampaikan dari jauh-jauh hari kepada semua partai politik agar mempersiapkan  kajiannya masing-masing. Di Tahun 2027, kami akan melakukan sosialisasi teknis pelaksanaan pendaftaran verifikasi partai politik dan Bimtek terhadap operator SIPOL yang didelegasikan partai politik. KPU Kota Bandung berencana membuka posko layanan untuk menfasilitasi warga yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik. KPU Kota Bandung akan melaksanakan sosialisasi rekrutmen badan adhoc Dukungan dari Pemerintah Kota Bandung terkait Gedung Kantor KPU Kota Bandung Ketua DPD PSI Kota Bandung, Yoel Yosaphat dalam sambutannya mengapresiasi langkah proaktif KPU Kota Bandung dalam memberikan informasi lebih awal meskipun tahapan resmi baru akan dimulai pada 2027 mendatang. "Kami sangat senang atas kehadiran KPU Kota Bandung. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk berbagi banyak hal dan mempersiapkan diri lebih baik menuju tahun-tahun politik mendatang," ujar Yoel. Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara para Anggota DPD PSI Kota Bandung dengan KPU Kota Bandung mengenai berbagai isu strategis kepemiluan guna mempersiapkan tahapan Pemilu Tahun 2029.

Selengkapnya