Berita Terkini

43

AUDIENSI KPU DAN DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG : PERKUAT KOORDINASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN MENUJU TAHAPAN PEMILU TAHUN 2027

BANDUNG – Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung berserta Sekretaris dan jajaran sekretariat melakukan kunjungan audiensi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung pada hari Kamis, (30/4/2026). Audiensi ini dalam rangka koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pertemuan ini fokus pada sinkronisasi data kependudukan dan antisipasi perubahan geografis wilayah menjelang tahapan tahun 2027. Ketua KPU Kota Bandung, Pak Khoirul Anam Gumilar Winata, menyampaikan bahwa koordinasi ini sangat penting untuk memastikan geografis secara kewilayahan. Hal ini berkaitan erat dengan penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Kami ingin memastikan apakah ada pemekaran kewilayahan karena hal itu berdampak pada identitas kependudukan dan penentuan DPT. Selain itu, akurasi data geospasial sangat diperlukan untuk menentukan titik TPS yang tepat, terutama di wilayah yang terpotong oleh bentangan jalan atau sungai," ujar Anam. KPU Kota Bandung juga menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait penduduk yang sudah tinggal selama enam bulan untuk segera memiliki KTP Kota Bandung. Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan signifikan jumlah penduduk dan pemilih, sehingga memerlukan mekanisme pemutakhiran data yang cepat dan akurat. Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Bandung, Aj Gustazi, menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kota Bandung tengah mengembangkan program Laci RW (Layanan Catatan Informasi Tingkat RW). Program di bawah naungan Bappeda ini menjadi basis data sentral yang mencakup data penduduk permanen, non-permanen, hingga data kematian. "Melalui Laci RW, data akan lebih kaya karena diverifikasi langsung oleh RT dan RW. Ini bisa menjadi jawaban untuk pemetaan pola kependudukan, termasuk membantu KPU Kota Bandung dalam melakukan validitas data pemilih," jelas Aji. Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak juga membahas tantangan data di wilayah yang telah beralih fungsi, seperti area yang kini menjadi Rumah Sakit Bhayangkara, Kiara Artha Park, dan dampak proyek jalur ganda (double track) kereta api. Disdukcapil mengakui masih adanya data aktif di wilayah yang sudah beralih fungsi tersebut karena warga belum melapor pindah secara mandiri. Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua instansi untuk terus meningkatkan intensitas koordinasi guna memastikan data pemilih di Kota Bandung semakin akurat demi kesuksesan pemilu mendatang.


Selengkapnya
37

SOSIALISASI KPU KOTA BANDUNG KEPADA DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA BANDUNG TERKAIT PERSIAPAN MEMASUKI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029

SOSIALISASI KPU KOTA BANDUNG KEPADA DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA BANDUNG TERKAIT PERSIAPAN MEMASUKI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029 BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung terus memperkuat sinergi dan melakukan langkah proaktif dalam membangun komunikasi dengan partai politik guna mensosialisasikan persiapan memasuki tahapan pemilu tahun 2029. Dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bandung dan anggota beserta jajaran sekretariatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPD PSI Kota Bandung pada hari Rabu, (29/4/2026). Kedatangan KPU Kota Bandung disambut hangat oleh Ketua DPD PSI Kota Bandung Yoel Yosaphat berserta pengurus DPD PSI Kota Bandung. Dalam sambutannya ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam Gumilar Winata menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah preventif agar seluruh partai politik siap menghadapi tahapan yang diprediksi akan dimulai pada Juni 2027. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.. "Kami ingin memastikan seluruh partai politik, termasuk DPD PSI Kota Bandung, memiliki kesiapan yang matang dan pemahaman yang sama. Pada Juni 2027 nanti, kita sudah masuk pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penyusunan daftar pemilih, hingga penentuan jumlah kursi dan dapil," jelas Anam Dalam paparannya ada beberapa poin krusial yaitu : Pemuktahiran Data Partai Politik , dimana KPU melakukan pemuktahiran data melalui aplikasi SIPOL dilakukan secara berkelanjutan setiap 6 bulan sekali. Data yang dimuktahirkan meliputi : kepengurusan tingkat kota dan kecamatan, keterwakilan perempuan 30%, keanggotaan (KTA) dan domisili kantor partai. Penataan Daerah Pemilihan, KPU dalam melakukan penataan dapil harus didasarkan pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan dimana KPU Kota Bandung akan melaksanakan uji publik yang melibatkan berbagai pihak salah satunya partai politik, sehingga memang ingin kita sampaikan dari jauh-jauh hari kepada semua partai politik agar mempersiapkan  kajiannya masing-masing. Di Tahun 2027, kami akan melakukan sosialisasi teknis pelaksanaan pendaftaran verifikasi partai politik dan Bimtek terhadap operator SIPOL yang didelegasikan partai politik. KPU Kota Bandung berencana membuka posko layanan untuk menfasilitasi warga yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik. KPU Kota Bandung akan melaksanakan sosialisasi rekrutmen badan adhoc Dukungan dari Pemerintah Kota Bandung terkait Gedung Kantor KPU Kota Bandung Ketua DPD PSI Kota Bandung, Yoel Yosaphat dalam sambutannya mengapresiasi langkah proaktif KPU Kota Bandung dalam memberikan informasi lebih awal meskipun tahapan resmi baru akan dimulai pada 2027 mendatang. "Kami sangat senang atas kehadiran KPU Kota Bandung. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk berbagi banyak hal dan mempersiapkan diri lebih baik menuju tahun-tahun politik mendatang," ujar Yoel. Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara para Anggota DPD PSI Kota Bandung dengan KPU Kota Bandung mengenai berbagai isu strategis kepemiluan guna mempersiapkan tahapan Pemilu Tahun 2029.


Selengkapnya
34

SOSIALISASI KPU KOTA BANDUNG KEPADA DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA BANDUNG TERKAIT PERSIAPAN MEMASUKI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029

BANDUNG –Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung melanjutkan rangkaian silaturahmi dan sosialisasi kepada Partai Politik tingkat Kota Bandung guna mensosialisasikan persiapan memasuki tahapan pemilu tahun 2029. Dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bandung dan anggota beserta jajaran sekretariatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPC PDIP Kota Bandung pada hari Rabu, (29/4/2026). Kedatangan KPU Kota Bandung disambut hangat oleh Sekretaris DPC PDIP Kota Bandung Aries Supriatna berserta pengurus DPC PDIP Kota Bandung. Dalam sambutannya Sekretaris DPC PDIP Kota Bandung, Aries menyoroti persoalan klasik yang masih dirasakan, yaitu ketidakpastian data pemilih. "Konkretnya, kami masih menemukan orang yang sudah meninggal dunia atau sudah pindah domisili masih terdata di data pemilih. Ini harus dibereskan agar Pemilu benar-benar bersandar pada data yang valid," tegasnya. Aries juga memberikan catatan  terkait maraknya money politics atau politik uang, ia menyampaikan kepada KPU Kota Bandung  untuk melakukan pendidikan pemilih dan politik yang menyentuh langsung kesadaran masyarakat, bukan hanya sekadar sosialisasi kepada pengurus partai. Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) setiap tiga bulan sekali, namun, ia mengakui adanya tantangan di lapangan. Kami terus berkoordinasi dengan Disdukcapil, Lapas, hingga instansi TNI/Polri untuk memastikan sinkronisasi data pemilih, terutama bagi mereka yang purna tugas atau warga disabilitas," jelas Khoirul Anam. "Ada delapan agenda utama di tahun 2027, mulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan produk hukum, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan serta rekrutmen PPK dan PPS" jelas Pak Anam. Dalam paparannya ada beberapa poin krusial yaitu : Pemuktahiran Data Partai Politik , dimana KPU melakukan pemuktahiran data melalui aplikasi SIPOL dilakukan secara berkelanjutan setiap 6 bulan sekali. Data yang dimuktahirkan meliputi : kepengurusan tingkat kota dan kecamatan, keterwakilan perempuan 30%, keanggotaan (KTA) dan domisili kantor partai. Penataan Daerah Pemilihan, KPU dalam melakukan penataan dapil harus didasarkan pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan dimana KPU Kota Bandung akan melaksanakan uji publik yang melibatkan berbagai pihak salah satunya partai politik, sehingga memang ingin kita sampaikan dari jauh-jauh hari kepada semua partai politik agar mempersiapkan  kajiannya masing-masing. Di Tahun 2027, kami akan melakukan sosialisasi teknis pelaksanaan pendaftaran verifikasi partai politik dan Bimtek terhadap operator SIPOL yang didelegasikan partai politik. KPU Kota Bandung berencana membuka posko layanan untuk menfasilitasi warga yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik. KPU Kota Bandung akan melaksanakan sosialisasi rekrutmen badan adhoc Dukungan dari Pemerintah Kota Bandung terkait Gedung Kantor KPU Kota Bandung Pertemuan yang berlangsung hangat namun kritis ini menghasilkan berbagai catatan penting terkait pentingnya akurasi data pemilih di tingkat akar rumput (RT/RW) serta dorongan agar pendidikan politik bagi masyarakat lebih diperkuat. Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara para Anggota DPC PDIP Kota Bandung dengan KPU Kota Bandung mengenai berbagai isu strategis kepemiluan guna mempersiapkan tahapan Pemilu Tahun 2029.


Selengkapnya
58

SOSIALISASI KPU KOTA BANDUNG KEPADA DPD PARTAI NASDEM KOTA BANDUNG TERKAIT PERSIAPAN MEMASUKI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029

BANDUNG – Menyongsong siklus demokrasi mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung terus melakukan langkah proaktif dalam membangun komunikasi dengan partai politik guna mensosialisasikan persiapan memasuki tahapan pemilu tahun 2029. Dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bandung dan anggota beserta jajaran sekretariatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPD Nasdem Kota Bandung pada hari Selasa, (28/4/2026). Kedatangan KPU Kota Bandung disambut hangat oleh Bendahara DPD Partai Nasdem Dudy Himawan berserta pengurus partai Nasdem Kota Bandung. Dalam sambutannya ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam Gumilar Winata menyampaikan meskipun pemungutan suara pemilu tahun 2029 masih lama, dimana berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, tahapan pemilu dimulai maksimal 20 bulan sebelum hari pencoblosan, Jadi kalau diasumsikan berarti di bulan Juni 2027 itu sudah memasuki tahapan. "Kami ingin memastikan seluruh partai politik, termasuk DPD Partai NasDem Kota Bandung, memiliki kesiapan yang matang. Pada Juni 2027 nanti, kita sudah masuk pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penyusunan daftar pemilih, hingga penentuan jumlah kursi dan dapil," papar Anam "Ada delapan agenda utama di tahun 2027, mulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan produk hukum, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan serta rekrutmen PPK dan PPS" jelas Pak Anam. Dalam paparannya ada beberapa poin krusial yaitu : Pemuktahiran Data Partai Politik , dimana KPU melakukan pemuktahiran data melalui aplikasi SIPOL dilakukan secara berkelanjutan setiap 6 bulan sekali. Data yang dimuktahirkan meliputi : kepengurusan tingkat kota dan kecamatan, keterwakilan perempuan 30%, keanggotaan (KTA) dan domisili kantor partai. Penataan Daerah Pemilihan, KPU dalam melakukan penataan dapil harus didasarkan pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan dimana KPU Kota Bandung akan melaksanakan uji publik yang melibatkan berbagai pihak salah satunya partai politik, sehingga memang ingin kita sampaikan dari jauh-jauh hari kepada semua partai politik agar mempersiapkan  kajiannya masing-masing. Di Tahun 2027, kami akan melakukan sosialisasi teknis pelaksanaan pendaftaran verifikasi partai politik dan Bimtek terhadap operator SIPOL yang didelegasikan partai politik. KPU Kota Bandung berencana membuka posko layanan untuk menfasilitasi warga yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik. KPU Kota Bandung akan melaksanakan sosialisasi rekrutmen badan adhoc Dukungan dari Pemerintah Kota Bandung terkait Gedung Kantor KPU Kota Bandung Bendahara DPD Partai Nasdem Kota Bandung, Dudy Himawan dalam sambutannya mengapresiasi langkah KPU Kota Bandung yang memberikan pencerahan sejak dini kepada partai politik. “Kami menyambut baik kehadiran KPU Kota Bandung yang memnerikan Informasi mengenai tahapan dan penataan dapil ini sangat penting bagi kami dalam menentukan sikap dan strategi menjelang Pemilu 2029,” ungkap Dudy. Pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi interaktif, beberapa poin penting yang mencuat antara lain mengenai upaya peningkatan partisipasi pemilih generasi Z dan milenial, pendidikan politik bagi masyarakat, hingga komitmen pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam legislatif. Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara para Anggota Partai Nasdem Kota Bandung dengan KPU Kota Bandung mengenai berbagai isu strategis kepemiluan guna mempersiapkan tahapan Pemilu Tahun 2029.


Selengkapnya
35

PERKUAT SINERGI PENYELENGGARA, KPU DAN BAWASLU KOTA BANDUNG KOORDINASI BAHAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

BANDUNG – Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung berserta Sekretaris dan jajaran sekretariat melakukan kunjungan audiensi ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung dalam rangka memperkuat koordinasi antar-lembaga penyelenggara Pemilu, Selasa (28/4/2026). Pertemuan ini fokus pada pembahasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta persiapan menyongsong tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, menyampaikan bahwa hubungan harmonis yang telah terjalin baik secara personal maupun kelembagaan antar komisioner merupakan modal penting dalam menyukseskan pesta demokrasi di Kota Bandung. Ia menekankan perlunya menghilangkan ego sektoral demi kualitas penyelenggaraan yang lebih baik. "Waktu non-tahapan ini adalah momen yang tepat bagi kami di KPU Kota Bandung untuk berbenah internal sekaligus menghangatkan kembali hubungan kelembagaan dengan stakeholders, terutama Bawaslu Kota Bandung. Kami ingin memastikan komunikasi tetap lancar agar tugas-tugas dan aktivitas di non tahapan seperti pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dan pemuktahiran data partai politik berkelanjutan dapat terselesaikan dengan baik," ujar Anam. Dalam kesempatan yang sama, Anggota KPU Kota Bandung, Dzaki Rijal, memaparkan empat isu strategis terkait data pemilih berkelanjutan yang menjadi perhatian saat ini: Updating Data dengan Disdukcapil: Fokus pada pembersihan data warga yang meninggal dunia, pindah masuk, dan pindah keluar. Sinkronisasi dengan Dinas Sosial: Mengadu data terkait pemilih disabilitas di Kota Bandung agar lebih akurat. Pembersihan Data Tidak Padan: Memverifikasi NIK yang tidak sesuai dengan nama, termasuk pemilih dengan usia di atas 100 tahun. Data Lokasi Khusus (Loksus): Mengelola data pemilih di Lapas, Rutan, hingga rencana koordinasi dengan pihak kampus dan rumah sakit. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas A Iskandar, menyambut baik inisiatif koordinasi dari KPU Kota Bandung. Ia menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengawal proses pemutakhiran data. "Kami siap membersamai KPU Kota Bandung. Sinergi dalam proses coklit terbatas (pencocokan dan penelitian terbatas) dan uji petik sangat penting agar kita memiliki kesamaan data mengenai pemilih yang memenuhi syarat (MS) maupun yang tidak memenuhi syarat (TMS)," ungkap Dimas. Selain masalah data pemilih, pertemuan ini juga membahas penanganan aduan masyarakat terkait pencatutan nama dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Bawaslu dan KPU Kota Bandung berkomitmen untuk memastikan proses pembersihan data keanggotaan partai politik yang tidak sesuai dapat tuntas. Melalui pertemuan ini, kedua lembaga berharap kolaborasi antara KPU dan Bawaslu Kota Bandung semakin solid, sehingga tantangan teknis dalam tahapan Pemilu ke depan dapat dimitigasi sejak dini demi terwujudnya data pemilih yang akurat dan berkualitas di Kota Bandung.


Selengkapnya
81

SOSIALISASI KPU KOTA BANDUNG KEPADA DPC PARTAI GERINDRA KOTA BANDUNG TERKAIT PERSIAPAN MEMASUKI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2029

BANDUNG – Menyongsong siklus demokrasi mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung terus melakukan langkah proaktif untuk melakukan sosialisasi persiapan memasuki tahapan pemilu tahun 2029. Dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bandung dan anggota beserta jajaran sekretariatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPC Partai Gerindra Kota Bandung pada hari Kamis, (23/4/2026). Kedatangan KPU Kota Bandung disambut hangat oleh ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus perwakilan DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna, dan ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandung Tony Wijaya berserta pengurus partai Gerindra Kota Bandung. Dalam sambutannya ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam Gumilar Winata menyampaikan bahwa inisiatif sosialisasi dini ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi partai politik dalam mempersiapkan strategi dalam menghadapi pemilu tahun 2029 mendatang. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, tahapan pemilu dimulai maksimal 20 bulan sebelum hari pencoblosan, Jadi kalau diasumsikan berarti di bulan Juni 2027 itu sudah memasuki tahapan. "Ada delapan agenda utama di tahun 2027, mulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan produk hukum, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan serta rekrutmen PPK dan PPS" jelas Pak Anam. Dalam paparannya ada beberapa poin krusial yaitu : Pemuktahiran Data Partai Politik , dimana KPU melakukan pemuktahiran data melalui aplikasi SIPOL dilakukan secara berkelanjutan setiap 6 bulan sekali. Data yang dimuktahirkan meliputi : kepengurusan tingkat kota dan kecamatan, keterwakilan perempuan 30%, keanggotaan (KTA) dan domisili kantor partai. Penataan Daerah Pemilihan, KPU dalam melakukan penataan dapil harus didasarkan pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan dimana KPU Kota Bandung akan melaksanakan uji publik yang melibatkan berbagai pihak salah satunya partai politik, sehingga memang ingin kita sampaikan dari jauh-jauh hari kepada semua partai politik agar mempersiapkan  kajiannya masing-masing. Di Tahun 2027, kami akan melakukan sosialisasi teknis pelaksanaan pendaftaran verifikasi partai politik dan Bimtek terhadap operator SIPOL yang didelegasikan partai politik. KPU Kota Bandung berencana membuka posko layanan untuk menfasilitasi warga yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik. KPU Kota Bandung akan melaksanakan sosialisasi rekrutmen badan adhoc Dukungan dari Pemerintah Kota Bandung terkait Gedung Kantor KPU Kota Bandung Dalam sambuatannya ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus perwakilan DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif KPU Kota Bandung yang melakukan sosialisasi lebih awal. Dalam arahannya, Buky menekankan pentingnya tertib administrasi agar partai tidak mengalami kendala di masa pendaftaran peserta pemilu kelak. "Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tertib administrasi sejak dini. Jangan sampai kita hanya sibuk di ujung tahapan. Di bawah kepemimpinan Kang Toni, saya percaya Gerindra Kota Bandung sudah berpengalaman dan mampu terorkestrasi dengan baik untuk mendapatkan suara lebih banyak," ujar Buky. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandung, Toni Wijaya, menegaskan bahwa mesin partai saat ini dalam kondisi siap tempur. Ia mengungkapkan bahwa struktur partai hingga tingkat terbawah sudah mulai dirapikan. "Alhamdulillah, pendataan dari tingkat DPC, PAC (kecamatan), hingga Ranting (kelurahan) sedang kita bereskan. Jadi, tidak perlu menunggu 2027, hari ini pun Gerindra sudah siap secara infrastruktur. Kami menargetkan kemenangan baik di legislatif maupun eksekutif," tegas Toni. Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara para Anggota Partai Gerindra Kota Bandung dengan KPU Kota Bandung mengenai berbagai isu strategis kepemiluan guna mempersiapkan tahapan Pemilu Tahun 2029.


Selengkapnya
🔊 Putar Suara